Pernikahan merupakan peristiwa sakral yang tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga aspek administratif dan hukum yang harus dipenuhi. Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai pemahaman yang beragam di masyarakat mengenai biaya nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), biaya yang diatur oleh pemerintah, serta biaya jasa pengurusan yang terkadang dikuasakan kepada amil, modin, penghulu kampung, lebe, atau sebutan lainnya yang berlaku di berbagai daerah.

Tidak jarang muncul pertanyaan:

“Bukankah nikah di KUA gratis?”

atau

“Mengapa ada biaya yang harus dikeluarkan hingga jutaan rupiah?”

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dipahami bahwa terdapat perbedaan yang sangat jelas antara:

1. Biaya resmi negara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan (PNBP).
2. Biaya jasa pengurusan yang diberikan secara sukarela kepada pihak yang membantu proses administrasi dan persiapan pernikahan.

Dengan memahami perbedaan ini secara bijaksana, masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar dan menghindari kesalahpahaman yang dapat merugikan berbagai pihak.

Dasar Hukum Biaya Nikah di Indonesia

Biaya nikah yang dipungut oleh negara termasuk dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dasar hukumnya antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018

Tentang:

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Undang-undang ini menjadi dasar bahwa pelayanan tertentu yang diberikan pemerintah dapat dikenakan tarif PNBP sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018

Tentang:

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama

Peraturan inilah yang secara khusus mengatur tarif layanan nikah dan rujuk yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama.

Berapa Biaya Nikah di KUA?

Berdasarkan PP Nomor 59 Tahun 2018, tarif yang berlaku adalah sebagai berikut:

Akad Nikah di Kantor KUA pada Jam Kerja

Tarif: Rp0 (Gratis)

Pelaksanaan nikah:

• Dilakukan di kantor KUA.
• Pada hari dan jam kerja.

Maka:

Biaya Nikah = Rp0,-

Artinya masyarakat tidak dikenakan biaya PNBP.

Akad Nikah di Luar Kantor KUA

Misalnya:

• Di rumah mempelai.
• Di masjid.
• Di gedung pertemuan.
• Di pesantren.
• Di aula tertentu.

Maka dikenakan:

Tarif PNBP = Rp600.000,-

Tarif ini disetorkan langsung ke kas negara melalui sistem pembayaran resmi.

Dasar Tarif Rp600.000

Tarif tersebut merupakan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku secara nasional, dan dana tersebut bukan merupakan honor pribadi penghulu.

Biaya tersebut masuk sebagai:

PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)

yang disetorkan ke negara sesuai mekanisme yang telah ditentukan.

Apakah Semua Pengantin Wajib Membayar Rp600.000?

Tidak.

Karena terdapat beberapa kondisi yang memperoleh pembebasan tarif.

Misalnya:

• Kategori masyarakat tidak mampu.
• Korban bencana.
• Kondisi tertentu sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Tentunya harus dilengkapi dokumen pendukung yang sah.

Apa Saja yang Ditanggung oleh Biaya PNBP Rp600.000?

Masyarakat perlu memahami bahwa tarif PNBP tersebut bukan biaya pesta pernikahan.

PNBP hanya berkaitan dengan:

• Pelayanan pencatatan nikah.
• Kehadiran penghulu di lokasi akad.
• Pemeriksaan administrasi nikah.
• Penerbitan Buku Nikah.

• Pencatatan resmi negara.

Mengenal Peran Amil, Modin, Lebe, P3N dan Sebutan Lainnya

Di berbagai daerah di Indonesia dikenal istilah:

• Amil
• Modin
• Lebe
• P3N
• Kaum
• Penghulu Kampung
• Juru Nikah Desa

Meskipun penyebutannya berbeda-beda, pada umumnya mereka merupakan tokoh masyarakat yang membantu pelayanan keagamaan, administrasi kemasyarakatan, dan mereka pun sering membantu calon pengantin (catin)/keluarga catin untuk mendampingi atau sebagai fasilitator dalam pengurusan nikah diantaranya:

• Mengurus surat pengantar nikah.
• Membimbing calon pengantin.
• Memastikan kelengkapan dokumen.
• Menghubungkan masyarakat dengan KUA.
• Memberikan konsultasi administrasi.
• Membantu koordinasi jadwal akad.
• Mendampingi pemeriksaan nikah.
• Membantu penyelesaian kendala dokumen.

Dalam banyak kasus, masyarakat merasa terbantu karena tidak harus memahami sendiri seluruh proses administrasi yang cukup panjang.

---

Jawabannya:

Tidak.

Tarif PNBP hanya mengatur biaya resmi layanan negara.

Sedangkan jasa amil, modin, atau pihak lain yang membantu pengurusan administrasi bukan merupakan bagian dari tarif PNBP nikah yang ditetapkan pemerintah.

Dengan kata lain:

PNBP ≠ Jasa Pengurusan

Keduanya merupakan hal yang berbeda.

---

Dalam praktik kehidupan masyarakat, banyak catin/keluarga catin menyerahkan sebagian atau seluruh proses administrasi kepada pihak yang dianggap memahami prosedur.

Misalnya:

• Pengumpulan berkas.
• Koordinasi dengan RT/RW.
• Kelurahan atau desa.
• KUA.
• Konsultasi persyaratan.
• Transportasi pengurusan.
• Waktu dan tenaga yang digunakan.

Karena adanya bantuan tersebut, sering kali masyarakat memberikan imbal jasa sebagai bentuk penghargaan atas tenaga, waktu, dan pendampingan yang diberikan.

---

Perlu dipahami bahwa:

Tidak ada tarif nasional yang mengikat.

Besaran jasa pengurusan sangat bergantung pada:

• Wilayah.
• Kesepakatan para pihak.
• Tingkat kerumitan administrasi.
• Jarak tempuh.
• Bentuk layanan yang diberikan.

Dalam praktik di berbagai daerah, jasa pengurusan nikah yang dikuasakan kepada amil, modin, atau sebutan lainnya tentunya berbeda-beda dan berapapun besaran nominal tersebut umumnya merupakan hasil kesepakatan masyarakat dengan pihak yang membantu proses pengurusan.

---

Perlu dipahami bahwa setiap pekerjaan yang memerlukan:

• Waktu,
• Tenaga,
• Pengalaman,
• Pendampingan,
• Tanggung jawab,

memiliki nilai jasa.

Di sisi lain, masyarakat juga berhak memperoleh informasi yang transparan mengenai:

• Biaya resmi negara.
• Biaya jasa pendampingan.
• Rincian penggunaan biaya.

Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka antara catin/keluarga catin dan pihak yang membantu pengurusan menjadi sangat penting.

---

Kesalahpahaman yang sering terjadi adalah menganggap seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pernikahan merupakan biaya KUA.

Padahal:

Jenis Biaya	Dasar Hukum	Besaran
Nikah di KUA pada jam kerja	PP No. 59 Tahun 2018	Rp0
Nikah di luar KUA	PP No. 59 Tahun 2018	Rp600.000
Jasa pengurusan oleh amil/modin dan sejenisnya	Kesepakatan para pihak	Umumnya Bervariasi

Dengan memahami perbedaan tersebut, masyarakat dapat mengetahui mana yang merupakan biaya resmi negara dan mana yang merupakan jasa bantuan pengurusan.

---

Pernikahan adalah peristiwa yang penuh keberkahan. Oleh karena itu, seluruh proses yang menyertainya hendaknya dijalankan dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan saling menghormati.

Biaya resmi nikah yang ditetapkan pemerintah melalui mekanisme PNBP telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, keberadaan amil, modin, lebe, P3N, maupun sebutan lainnya juga telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang membantu mempermudah berbagai urusan keagamaan dan administrasi.

Dengan memahami perbedaan antara biaya resmi negara dan jasa pengurusan yang bersifat pendampingan, diharapkan masyarakat dapat bersikap lebih bijaksana, tidak mudah terpengaruh informasi yang keliru, serta dapat menghargai setiap pihak sesuai peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala memberikan keberkahan kepada setiap keluarga yang dibangun di atas akad yang sah, niat yang tulus, dan ikhtiar yang baik. Aamiin.